Kamis, Agustus 28, 2008

Ineficiency at Goverment Hospital

Untuk menuju pada praktik akuntansi pada rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah, pertama kali tentu harus kita jelaskan mengenai sifat operasi yang unik yang hanya dimiliki oleh rumah sakit pemerintah. Kita semua tahu bahwa rumah sakit pemerintah selain beroperasi untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana rumah sakit swasta lainnya juga dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat pada area yang dicakupnya. Dapat dikatakan bahwa misi sosial rumah sakit ini jauh lebih besar daripada rumah sakit swasta. Institusi ini tak boleh menolak pasien. Meski pasien yang bersangkutan tak memiliki jaminan sama sekali. Rumah sakit ini juga kerap melayani permintaan layanan yang dapat dikatakan tidak menguntungkan sama sekali. Misal: adanya perintah dari pemilik rumah sakit dalam hal ini adalah kepala daerah yang bersangkutan untuk memberikan fasilitas pelayanan gratis pada orang0orang yang direkomendasikannya. Rumah sakit tak boleh untuk menolak. ’Keistimewaan’ ini hanya dimiliki oleh rumah sakit pemerintah. Sebuah posisi yang dbila ditinjau dari sisi operasional cukup merugikan namun dari sisi pembiayaan cukup menguntungkan. Rumah sakit pemerintah dengan tuntutan sosial seperti di atas, ternyata ditunjang oleh kucuran dana yang begitu besar. Semua pegawai intinya digaji oleh pemerintah. Semua belanja modalnya, baik gedung, peralatan maupun aset tetap lainnya dibiayai oleh pemerintah. Dari sudut inilah peluang bagi rumah sakit pemerintah untuk dapat bersaing dengan swasta.


Dengan gambaran seperti itu (meski singkat) tentu saja penerapan akuntansi untuk rumah sakit pemerintah berbeda dengan rumah sakit swasta. Pengakuan transaksi, kode rekening yang dicakupnya serta output (laporan) yang dihasilkannya tentu saja berbeda. Dapat dikatakan rumah sakit pemerintah adalah satu badan yang satu kakinya menjejak di birokrasi serta kaki lainnya berada pada wilayah swasta. Kebijakan akuntansi yang diterapkannya pun merupakan adaptasi dari kebijakan akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah juga standar akuntansi keuangan untuk perusahaan yang mencari laba. Ada dualisme kebijakan memang. Yang secara operasional justru membebani bagian akuntansi rumah sakit yang bersangkutan.


Pengakuan pendapatan misalnya. Semua kucuran dana dari pemerintah diakui sebagai pendapatan dengan mencatatnya dalam suatu jurnal, dengan sisi debet menunjuk rekening kas, dan kredit pada pendapatan. Namun sebagai salah satu institusi di bawah kendali pemerintah daerah, penerimaan dana dari pemerintah ini dijurnal dengan kas rumah sakit di sisi debet dan Kas pada bendahara daerah di sisi kredit. Pada akhir periode pun , bagian akuntansi harus membuat dua laporan yang berbeda. Satu laporan dikirim kepada atasannya, yaitu kepala daerah, laporan yang lain yang mengacu pada standar akuntansi keuangan dikirim untuk direksi rumah sakit. Tidak efisien bukan. Itu hanya salah satu contoh. Banyak contoh lainnya yang semakin membuktikan bahwa pada akhirnya rumah sakit dibebani dengan laporan-laporan yang tidak menguntungkan dari sisi pembiayaan.

0 komentar:


Artikel Terkait Lainnya :

Keyword Hints:

dpd,ri,anggota dpd,dewan perwakilan daerah,wakil daerah,jadi anggota dpd,andai jadi anggota dpd,seandainya jadi anggota dpd,seandainya saya jadi anggota dpd,andai saya jadi anggota dpd,andai saya menjadi anggota dpd,kontes semi seo dpd,kontes seo anggota dpd,aktivitas anggota dpd ri,menjadi anggota dpd

  © Blogger template The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP